Sekretaris Bahleel Mengakui Bahwa Negara Bukanlah Yang Terbaik Dalam Mengelola Usaha Kecil


Bhalil Hadalia, Menteri Penanaman Modal/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) DKI Jakarta, mengatakan kepada Liputan6.com, Jakarta belum sempurna untuk mengelola UKM.

Bhalil kepada Hadalia dalam acara Anugerah NIB bagi UMK Perwakilan Perorangan yang diselenggarakan Rabu (7 Juni 2022) di Karangayar, Jawa Tengah, Jawa Tengah, bahwa “Saya katakan bahwa pemerintah negara bagian tidak optimal untuk mengelola UMK.

Hal ini terlihat dari masih kecilnya penyaluran kredit perbankan nasional kepada UMKM yang hingga saat ini baru mencapai 18,7% dari total kredit sebesar Rp6.200 triliun atau sebesar Rp1.127 triliun.

“Sesuai arahan Presiden, kredit yang akan dibelanjakan pada 2023-2024 minimal 30% untuk usaha kecil kita. Artinya, sekarang hanya Rp 1.127 triliun, dan naik 30% berarti Bhalil akan ” dari Rp 1.600 menjadi 1.700 triliun” “, dijelaskan bahwa

Bahleel menegaskan, penurunan kredit perbankan untuk usaha kecil disebabkan banyaknya usaha kecil informal yang tidak memiliki izin kerja.

Dan kemudian “Kenapa? Saya baru pertama kali mendapatkan izin ketika saya seorang pengusaha, jadi belum lagi bertemu direktur dan walikota, hanya bertemu dengan wakil manajer untuk meminta pengampunan.”

* Apakah itu nyata atau scam? Silakan kirim WhatsApp ke Liputan6.com Fact Check Number 0811 9787670 dengan memasukkan kata kunci yang diperlukan untuk mengetahui kebenaran informasi yang disebarluaskan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Menyeluruh. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada dunia usaha dalam pengurusan izin.

“Dunia bisnis membutuhkan tiga hal: kecepatan, transparansi, dan efisiensi. Ini bukan petualangan. Kami masuk, mengajukan izin, dan melewati banyak meja. Setiap meja memiliki dasi atau hantu menggantung di tepi meja. meja. Ini adalah pengalaman saya. Dengan metode penciptaan lapangan kerja, semuanya sangat transparan.”

Perizinan kini sangat mudah karena Anda hanya perlu mendaftar melalui Online Single Application System (OSS), khususnya melalui aplikasi smartphone untuk usaha kecil perorangan dan usaha mikro.

“Sekarang tidak perlu menemui wali, panitera atau menteri, dan Anda bisa mengeluarkan Nomor Induk Perusahaan (NIB) kepada orang tua hanya melalui aplikasi. Ini untuk memudahkan usaha kecil dan usaha perorangan. harus membayar lagi untuk mendapatkan sertifikat halal, dan Anda bahkan tidak perlu membayar SNI.”

Presidensi G20 Jakarta Indonesia akan mendorong lembaga keuangan dan UKM untuk mengakses modal dan pasar yang lebih luas.

Beberapa waktu lalu, talkshow Jakarta Post Spotlight #12: Transformasi Digital G20: UMKM Tangguh untuk Pemulihan Ekonomi Global disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut dia, kepresidenan G20 Indonesia akan mendorong kemitraan global untuk inklusi keuangan dengan menyediakan infrastruktur seperti sistem dan sistem pembayaran yang kompatibel lintas batas.

Dan dia mengatakan Rabu (7 Juni 2022) “Ini penting karena kami ingin memastikan bahwa masalah pemulihan dengan pemulihan yang kuat dirasakan tidak hanya antar negara, tetapi juga di masing-masing negara.”

Dia menambahkan, pemerintah terus berupaya untuk mencapai level 90% dari target inklusi keuangan domestik tahun 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo saat ini.

Pencapaian inklusi keuangan yang ditetapkan membutuhkan pemahaman keuangan, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu, kata dia, pemerintah Indonesia terus mendorong edukasi keuangan kepada masyarakat melalui OJK dan Bank Indonesia.

Saat ini, pemerintah memberikan alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital seperti satelit dan serat optik sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses Internet. Semua ini didukung oleh regulasi yang menjamin perlindungan data konsumen dan kepastian investasi.

Ia juga menambahkan, UKM merupakan salah satu fokus utama pemerintah. UKM menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk Komisi Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN) yang misinya mendukung kelangsungan usaha usaha kecil dan memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok keluarga rentan.

Menghadapi ancaman inflasi ekonomi global akibat pandemi dan konflik antara Rusia dan Ukraina, Sri Mulyani melihat usaha kecil memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan jaring pengaman sosial. Secara khusus, ada risiko krisis pangan dan energi yang dapat timbul dari konflik.

Untuk itu, pemerintah mengalokasikan tambahan penerimaan negara dengan fokus pada tiga aspek. “Pertama, untuk melindungi masyarakat dalam fase pemulihan ekonomi dari wabah, dan kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Sekaligus untuk memastikan kesehatan dan kesinambungan anggaran pemerintah,” jelas Sri Mulyani.